Kertas Posisi
Wajah APBD R Kabupaten Majene TA. 2012
Latar Belakang
Menurut Aedin & Samuel, anggaran adalah alat untuk mencapai tujuan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat / rakyat yang orientasinya tidak lain adalah ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan keyakinan bahwa anggaran merupakan proses yang seharusnya berpihak pada kepentingan rakyat, maka ada beberapa hak masyarakat dalam anggaran, antara lain:[1]
- Hak politik. Hak politik adalah hak warga masyarakat untuk terlibat dalam proses anggaran dimulai dari proses perencanaan, pengesahan, implementasi dan audit.
- Hak informatif. Hak informatif adalah hak warga masyarakat untuk mengakses dan mengetahui dokumen publik (data dan informasi) tentang penyelenggaraan pemerintahan, termasuk didalamnya data dan informasi tentang anggaran.
- Hak Alokatif. Hak alokatif adalah hak warga masyarakat (sektoral dan teritorial) untuk mendapatkan alokasi dana dari anggaran. Artinya, pemerintah memiliki tanggungjawab untuk mencari sumber-sumber pendapatan secara sah dan kemudian menggunakannya sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakatnya.
Diseminasi hasil analisis APBD merupakan salah satu sarana untuk menjadikan proses pembahasan dan penetapan APBD menjadi proses yang terbuka. Pembelajaran politik bukan hanya milik masyarakat melainkan juga bagi pemerintah daerah dan DPRD. Dalam tahap pembahasan dan penetapan APBD, peran DPRD sangat penting. DPRD merupakan penjaga gawang terakhir apakah APBD satu kota / kabupaten berpihak kepada rakyat, Responsif Gender and The Poor atau tidak.
MAJENE MAMMIS (Majene Membangun Mengurangi Kemiskinan) makna yang terkandung dalam “MAMMIS”
M :
|
Meningkatkan Keimanan dan Ketakwaan Agar Berahlak Mulia dan Bermoral Bagi Aparatur Pemerintah dan masyarakat
|
A :
|
Akselerasi Pembangunan Harus Dilaksanakan Dengan Memanfaatkan SDA, Manusia, Peran Serta Masyarakat dan dana
|
M :
|
Meningkatkan Pelayanan Masyarakat dalam Berbagai Bidang
|
M :
|
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Produktifitas semua Komoditas Pertanian dan Peternakan, Kehutanan dan Perkebunan, Perikanan dan Kelautan
|
I :
|
Institusi Kelembagaan Pemerintah dan Organisasi Profesi, Politik dan Kemasyarakatan Satu Tekad Mengayomi Masyarakat, Memberdayakan dan Melindungi Untuk Membina Persatuan dan Kesatuan
|
S :
|
Sadar dan Taat Kepada Hukum Serta Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku
|
Persyaratan untuk menciptakan pemerintahan yang baik harus memiliki visi misi akan tetapi visi misi tanpa Trasparansi, good goverment hanya akan menjadi angan-angan.
Analisis Kemandirian
Struktur pendapatan APBD (R) Kabupaten Majene tahun anggaran 2012 sebagaimana umumnya APBD daerah lain yaitu masih tergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum cukup signifikan, hanya sebesar Rp. 9.960.928.699 atau 2% dari total pendapatan, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya PAD majene mengalami penurunan di tahun 2012 sebesar Rp. 640.894.673 (Enam Ratus Empat Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) ditahun 2011 PAD majene sebesar Rp 10.601.823.372 atau 3 % dari total pendapatan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kemandirian keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene mengalami penurunan dan masih rendah.
Kontributor Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pajak daerah menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 terdiri dari pajak Hotel, Restoran dan hiburan, Reklame, Penerangan Jalan Umum, Pajak galian Golongan C. Sedangkan retribusi terdiri dari : retribusi kesehatan, retribusi pasar dll.
PAD TA. 2012 Kab. Majene, pendapatan retribusi 3X lebih besar (45%) atau sebanyak Rp. 4.509.261.524,00 dibanding pendapatan dari pajak daerah (16%) atau sebanyak Rp. 1.605.537.175,00.
Dibandingkan dengan tahun sebelumnya PAD tahun 2011, pendapatan retribusi sebesar (40%) atau sebanyak Rp. 4.292.157.032,00 dan pendapatan pajak sebesar (17%) atau sebanyak Rp. 1.762.386.340,00.
maka dapat dikatakan bahwa terjadi penambahan PAD ditahun 2012 dari pendapatan retribusi sebesar Rp. 217.104.492 ( Dua Ratus Tujuh Belas juta) dan terjadi penurunan pendapatan pajak sebesar Rp. 156.849.165 ( Seratus lima puluh enam juta).
Retribusi banyak disumbang dari masyarakat yang menggunakan layanan kesehatan pemerintah dan pedagang pasar tradisional yang notabene sebagian besar merupakan pengusaha mikro atau dengan kata lain retribusi banyak disumbang oleh masyarakat kecil.
Disisi lain retribusi pelayanan pemakaian kekayaan daerah untuk retribusi pelayanan pemakaian rumah dinas masih sangat minim, hanya sebesar Rp. 6.150.000,00 atau retribusi pemakaian rumah dinas hanya dianggarkan sebanyak Rp. 10.000/bulan, serta retribusi pelayanan pemakaian alat-alat berat juga masih dikategorikan minim hanya sebesar Rp. 330.204.000,00 jika dibandingkan dengan banyaknya perusahanan Persekutuan Komanditer (CV) dikabupate majene.
Jadi, selayaknya-lah pemerintah kabupaten majene meningkatkan retribusi tentang pelayanan pemakaian rumah dinas dan retribusi pelayanan pemakaian alat-alat berat sehingga pendapatan daerah tidak terlalu bergantung pada dana perimbangan dari pusat.
Disisi lain proporsi Pajak selain PPJU disumbang oleh para pengusaha hotel, hiburan dan restoran serta reklame yang notabene sebagian besar merupakan pengusaha besar. Mengingat proporsi PAD dari pajak yang sebanyak Rp. 1.605.537.175,00.(satu milliar enam ratus lima puluh juta) atau (17%) dan proporsi PAD dari retribusi sebanyak Rp. 4.292.157.032,00 atau (40%), Maka dapat dikatakan bahwa penyumbang PAD terbesar dikabupaten majene adalah pengusaha mikro .
Jadi, sudah selayaknya pemerintah bersama DPRD melakukan revisi peraturan daerah tentang PAD yang berdasar pada Naskah Akademik sehingga tolak ukur dari perubahan berdasarkan pada fakta bukan fiksi. Naskah Akademik sebagai dasar pembuatan atau revisi perda sesuai dengan UU No. 12/2011 tentang penyusunan peraturan perundang undangan. Selain itu fungsi pengawasan dari anggota dewan lebih dioptimalkan sehingga tindak pidana korupsi ( mark-down) dapat diberantas.
Komposisi Belanja
Perbandingan total belanja APBD Tahun 2011 dengan APBD Tahun 2012 mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 16% atau sebesar Rp. 67.956.955.507,46. Tentu hal ini cukup memprihatinkan. Peningkatan tersebut terjadi pada belanja pegawai (belanja tidak langsung) sebanyak Rp. 9.071.116.109,46. Belanja pegawai (belanja langsung) sebanyak Rp. 1.872.335.872,00 serta belanja barang & jasa sebanyak Rp 17.021.973.926,00 ( tujuh belas milliar).
Disisi lain terjadi pengurangan Belanja Hibah sebanyak Rp. 15.897.500.000,00 ( lima belas milliar) dan belanja Bantuan Sosial sebanyak Rp. 975.000.000,00 serta Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/kota dan Pemdes sebanyak Rp. 2.609.762.830,52 (Dua milliar) yang nota bene belanja-belanja tersebut, dikelola langsung oleh masyarakat.
melihat dari proporsi diatas, dapat di analisis bahwa dalam merencanakan belanja satu tahun di kabupaten majene terjadi “besar pasak dari pada tiang”. Kepala keluarga tidak meningkat penghasilannya secara signifikan namun belanja yang ingin dilakukan meningkat tajam. Sehingga keluarga menggantungkan pemberian dari orang lain. Oleh karena itu, belanja APBD Perubahan tahun 2012 dan APBD tahun berikutnya harus benar – benar dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel. Menurut kami proporsi anggaran belanja yang dapat dikurangi adalah :
melihat dari proporsi diatas, dapat di analisis bahwa dalam merencanakan belanja satu tahun di kabupaten majene terjadi “besar pasak dari pada tiang”. Kepala keluarga tidak meningkat penghasilannya secara signifikan namun belanja yang ingin dilakukan meningkat tajam. Sehingga keluarga menggantungkan pemberian dari orang lain. Oleh karena itu, belanja APBD Perubahan tahun 2012 dan APBD tahun berikutnya harus benar – benar dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel. Menurut kami proporsi anggaran belanja yang dapat dikurangi adalah :
No. Rek
|
Jenis Belanja
|
Total Belanja
| |
Belanja Langsung
|
1.
|
BELANJA PEGAWAI
| |
1.1
|
TUNJANGAN PERUMAHAN
|
Rp 604.800.000,00
| |
1.2
|
BELANJA PENERIMAAN LAINNYA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA KDH/WKDH
|
Rp 780.000.000,00
| |
1.3
|
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
|
Rp 630.000.000,00
| |
Belanja Tidak Langsung
|
2.
|
BELANJA BARANG & JASA
| |
2.1
|
BELANJA BAHAN PAKAI HABIS
|
Rp 3.849.868.100,00
| |
2.2
|
BELANJA JASA KANTOR
|
Rp 7.348.705.570,00
| |
2.3
|
BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN
|
Rp 4.669.439.000,00
| |
2.4
|
BELANJA PERJALANAN DINAS
|
Rp14.664.064.000,00
|
Dan mengalokasikan proporsi belanja barang & jasa yang menyangkut tentang belanja pembelian sarana mobilitas dan sarana perlengkapan dan peralatan kantor sehingga tahun berikutnya pemerintah tidak menganggarkan lagi belanja-belanja tersebut dalam bentuk penyewaan, selain itu kinerja anggota dewan dalam hal pengawasan anggaran (control of budgeting) dan pengawasan pelaksanaan anggaran (control of budgeting implementation) lebih dioptimalkan sehingga bentuk tindak pidana korupsi (mark-up) dapat diberantas.
Disisi lain pemerintah kabupaten Majene harus lebih memproporsikan belanja pada belanja modal (infrastruktur) misalnya mengalokasikan anggaran perbaikan jalan sehingga dapat menunjang laju pertumbuhan perekonomian masyarakat, dengan mengoptimalkan kinerja anggota dewan mengenai fungsi pengawasan penentuan kebijakan (control of policy making ) dan pelaksanaannya serta fungsi pengawasan kinerja pemerintah (control of goverment performance) Selain itu menambah proporsi bantuan sosial, dengan pertimbangan bahwa banyaknya mahasiswa yang ingin menyelesaikan studi sehingga membutuhkan bantuan dana, hal ini sangat erat kaitannya dengan dicanangkannya majene sebagai sentral pendidikan di provinsi sulawesi barat.
Perbandingan antara prosentase belanja langsung dan tidak langsung terhadap total APBD Tahun 2012 lumayan jauh, yakni 39% untuk belanja langsung dan 61% untuk belanja tidak langsung. Dari struktur belanja tidak langsung, prosentase terbesar terjadi dibelanja pegawai yaitu 93% terhadap total belanja tidak langsung. Sedangkan sisanya (hanya 7%) dialokasikan untuk bantuan sosial, bantuan keuangan, hibah dan subsidi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa APBD tahun 2012 masih lebih banyak terserap untuk belanja oprasional pegawai ketimbang belanja sosial, bantuan keuangan, hibah dan subsidi.
Dari jenis – jenis belanja tersebut hanya belanja langsung yang dalam proses perencanaannya dirumuskan indicator kinerja (input, output, dan outcome). Sedangkan belanja bantuan keuangan, bantuan sosial, hibah dan subsidi merupakan belanja tidak langsung yang tidak pernah dirumuskan indicator kinerjanya. Oleh karena itu belanja tidak langsung tersebut tidak pernah ada evaluasi / laporan tertulis terkait capaian kinerja yang terukur. Jadi pemerintah kabupaten majene harus pro aktif mengawasi pemberian anggaran tersebut.
Bersambung. . .
Tidak ada komentar:
Posting Komentar